About Us

MINEVIK Machinery is a leading and pioneering enterprise with the most advanced international level in R&D, manufacturing and selling of large-scale crushing & screening plants and beneficiation plants.

large-scale crushing & screening plants and beneficiation plants.

All of our equipment have got ISO international quality system certification, European Union CE certification and Russian GOST certification.

  • In central China-Zhengzhou, covering 140 thousand square meters
  • Win-win cooperation and create more value to customers
  • Exported large quantities and high-end mobile crushing plant and milling equipments to Russia, Kazakhstan, Indonesia, Ecuador, South Africa, Nigeria, Turkey more than 100 countries .

Ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Our Products

AS a leading global manufacturer of crushing and milling equipment, we offer including quarry, aggregate, grinding production and complete stone crushing plant. We also supply individual crushers and mills as well as spare parts of them.

Services

Our goal is to guarantee the excellent operation equipment with high safety for our customers and minimize the downtime of the machine by predictive maintenance. Kefid service and original accessories can be 100% trusted at the time of maintenance.

SERVICE AND SUPPORT

Minevik service and original accessories can be 100% trusted at the time of maintenance.

ACCESSORIES CENTER

striving to enable customers to get the parts in the nearest place.

SALES MARKET

Our sales market is spread all over more than 100 countries and regions

hukum islam tentang pertambangan

Hukum Pertambangan | Pengetahuan tentang Hukum

| Pengetahuan tentang Hukum Pertambangan di Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan No. 29/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan (“Permendag 29/2012”) mengatur mengenai ekspor Produk Pertambangan.

Pengertian Hukum Pertambangan | Gudang Ilmu Pengetahuan

“hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih – bijih dan mineral – mineral dalam tanah” Salim HS mengatakan bahwa hukum pertambangan adalah keseluruhan kaidah yang mengatur kewenangan Negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara dengan Negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan

Makalah Hukum Pertambangan (Pengelolaan dan Pemanfaatan

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang baik dan benar serta sesuai prosedu sudah diatur dalam undang-undang pertambangan dan undang-undang perlindungan dan peneglolaan lingkungan hidup, pertambangan yang baik ialah sebelum melakukan pertambangan harus mendapat izin dari pemerintah setempat serta membuat suatu analisis mengenai dampak

Sumber-Sumber Hukum Pertambangan | Love & Respect

Pada dasarnya, sumber hukum pertambangan dibedakan menjadi 2, yaitu sumber hukum materil dan sumber hukum formal. Sumber hukum materil adalah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sedangkan sumber hukum formal merupakan tempat memperoleh kekuatan hukum.

Hukum Pertambangan | Jurnal Doc

Jurnal Doc : hukum pertambangan. Berikut ini adalah Contoh Artikel Jurnal Pembelian Secara Kredit yang merupakan kumpulan file dari berbagi sumber Jurnal Nasional, tentang hukum pertambangan yang bisa bapak/ibu gunakan dan diunduh secara gratis dengan menekan tombol download biru dibawah ini. Contoh Artikel Jurnal Pembelian Secara Kredit

TOKO BUKU AL KAMAL: MAKALAH HUKUM PERTAMBANGAN (

44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, UU No. 15 Tahun 1962 tentang Penetapan PERPU No. 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri, UU No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, berikut segala perubahannya, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 1974 [2].

HUKUM PERTAMBANGAN

11/04/2012· Hukum harus memberikan kepastian mengenai norma yang harus dipatuhi atau dihindari bagi setiap orang/badan yang terkena akibat hukum dari suatu pengaturan. Dengan tidak adanya kepastian hukum, maka akan terhambatnya pertumbuhan perekonomian dan dalam hal sektor pertambangan, maka investasi akan terhambat. Investasi merupakan masalah yang

Tindak Pidana Pertambangan oleh Koorporasi menurut UU No.4

15/01/2017· Bila ditelaah jauh, dapat dikatakan korporasi sebagai subyek hukum tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dapat dipertanggungjawabkan pengurus dan korporasinya berdasarkan Pasal 163 ayat (1). Hal yang cukup disayangkan pula adalah Undang-Undang tersebut selalu menyebut setiap orang

(Artikel 4) Hukum Pertambangan di Indonesia

Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu mining law. Menurut ensiklopedia Indonesia, hukum pertambangan adalah hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan meineral-mineral dalam tanah. Definisi ini hanya difokuskan pada aktivitas penggalian atau pertambangan bijih-bijih

Hukum Saham Menurut Islam, Berdasar Fatwa MUI | Muamala Net

Pembahasan Hukum Jual Beli Saham Dalam Islam. Sebenarnya, Tentang hukum pasar modal -atau investasi saham secara khusus-, Dewan Syariah Nasional MUI telah menelitinya dan membuat fatwa terkait pasar modal. Fatwa tersebut adalah Fatwa DSN No. 40. Mari kita coba pahami fatwa tentang hukum saham tersebut.

Materi Lengkap Pengertian Hukum Pertambangan 2019

19/12/2017· Pengertian Hukum Pertambangan – Hukum pertambangan menurut Salim HS adalah: “keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang)”.

Hukum Pertambangan | Pengetahuan tentang Hukum

» Blog | Pengetahuan tentang Hukum Pertambangan di Indonesia. Leks&Co adalah sebuah firma hukum Indonesia yang menyediakan berbagai jenis jasa hukum, yang terdiri dari orang-orang muda, dinamis, dan cerdas, beroperasi pada sistem manajemen mutu yang pasti, memberikan jasa hukum terkemuka dan berkelas dunia di bawah kode kualitas tertentu, nilai-nilai inti, dan standar layanan klien.

HUKUM PERTAMBANGAN

Persoalan hukum pertama, aksi korporasi tersebut melanggar ketentuan Pasal 112 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba yang mengatur bahwa setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK PENGELOLAAN PERTAMBANGAN

Hak pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara yang diberikan oleh pemerintah kepada individu atau perusahaan sah menurut ketentuan hukum Islam. Pemberian hak pengelolaan pertambangan dalam hukum Islam dikenal dengan istilah iqt}a’ al-ma’a>din. Bagian negara atas usaha pertambangan mineral dan batu bara dalam UU. Minerba dinyatakan

PENGELOLA BARANG TAMBANG (Perspektif Hukum Islam dan

Penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang pengelola barang tambang perspektif hukum Islam dan UU Minerba, karena dengan demikian akan diketahui siapa yang berhak mengelola pertambangan di Indonesia. Penelitian ini merupakan library research atau penelitian kepustakaan. Adapun teknik pengumpulan data penelitian adalah berupa studi pustaka yang dilakukan dengan menggali dan

Artikel Hukum: Kepemilikan Bahan Galian Pertambangan dalam

Artikel Hukum: Kepemilikan Bahan Galian Pertambangan dalam Persfektif Hukum Islam dan Hukum Nasional Indonesia (Suatu Tinjauan Terhadap Status Tambang Rakyat Ilegal di Mandailing Natal)

HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA TOKO

5/05/2014· Hubungan antara pertambangan mineral dan batubara dengan hukum pajak, hukum kehutanan dan hukum agraria BAB 3 KAJIAN YURIDIS TENTANG MINERAL DAN BATUBARA Pengertian mineral dan batubara

TOKO BUKU RAHMA: HUKUM PERTAMBANGAN

1/06/2014· Kuasa Pertambangan, Bentuk Kuasa Pertambangan, dan Hak Serta Kewajibannya Perlunya Revisi UU NO.22 Th 2001 ttg Minyak dan Gas Bumi BAB 3 TINJAUAN TERHADAP UU No.4 TEHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA

Gregorius Adrian Blog's: Hukum Pertambangan

Awalnya, kehadiran undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik ini banyak mendapat pengaruh dari hukum Negara-negara di Eropa dan Amerika. Dan dengan semakin dikenalnya Internet oleh masyarakat Indonesia, maka sudah menjadi suatu kebutuhan bagi bangsa Indonesia untuk membuat suatu aturan khusus tentang informasi dan transaksi

SEMUA TENTANG MAKALAH: MAKALAH PERTAMBANGAN

Mengingat kegiatan usaha pertambangan kalau tidak dikelola dengan baik sangat berpotensi merusak lingkungan hidup maka kegiatan usaha pertambangan pun harus tunduk dengan peraturan yang terkait dengan lingkungan hidup yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan pengganti dari Undang

MAKALAH TENTANG TATA KELOLA PERTAMBANGAN

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 butir (1) disebutkan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan

Pengaturan Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Usaha

19/11/2012· Kedepan dalam pengelolaan pertambangan batubara di Kota Samarinda, segera disahkan Revisi perda tentang Pertambangan, diperlukanDiperlukan perbaikan dalam 3 (tiga) aspek; hukum materiil, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan ilakukan kajian ulang terhadap ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009

Khayatudin_ Hukum: Izin di Bidang Pertambangan

Izin usaha bidang pertambangan, yang dikenal dengan istilah kuasa pertambangan, yang pertama kali pengguanaan istilahnya adalah di dalam Undang-Undang Nomor 37 Prp. Tahun 1960, tentang pertambangan, adalah salah satu bentuk perizinan atau dasar hukum untuk melakukan usaha pertambangan.

Sumber Daya Mineral: Kumpulan Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-Undang No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Undang-Undang No.18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah

KOMPILASI HUKUM ISLAM HUKUM PERKAWINAN KETENTUAN

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 5 (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Pengertian Hukum Pertambangan Dan Ruang Lingkup Hukum

Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu mining law. Menurut ensiklopedia Indonesia, hukum pertambangan adalah hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan meineral-mineral dalam tanah. Definisi ini hanya difokuskan pada aktivitas penggalian atau pertambangan bijih-bijih

Konsep Hukum Pidana Dalam Hal Perijinan Menurut Pengaturan

11/07/2011· Menurut UU No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara (selanjutnya di sebut UU Minerba) mendefinisikan pertambangan sebagai sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan

Pendidikan Khusus Profesi Konsultan Hukum/Pengacara

2/04/2019· Oleh karena itu Pusat Studi Hukum & Pertambangan (PSHP) bekerjasama dengan Perkumpulan Konsultan Hukum & Pengacara Pertambangan Indonesia (PERKHAPPI) menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Konsultan Hukum/Pengacara Pertambangan (PKP-KHPP) untuk mengupas materi seputar hukum pertambangan secara lengkap dan mendetail

BEDAH HUKUM : TINDAK PIDANA DIBIDANG PERTAMBANGAN

21/04/2014· Bahwa salah satu fakta kadaaan yang menjadi latar belakang terbentuknya Undang Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batu bara, adalah bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan

Dunia Hukum : Pengaturan Waktu Kerja dan Istirahat di

Ketentuan W K WI sebagaimana tersebut, tidak menentukan kapan saatnya waktu kerja dimulai dan kapan diakhiri. Dalam arti, saat dimulainya jam kerja, adalah kapan saja, atau saat apa saja sesuai kebutuhan dan karakteristik pekerjaan, sepanjang tidak (belum masuk) pada hari istirahat mingguan atau hari libur resmi.Artinya, bisa dimulai di pagi hari, dapat juga di siang hari, sore hari, atau

Contact

When we get your inquiries, we will send tailored catalogue, pricelist, delivery, payment terms and other,required details to you by email within 24 hours..